PADANG - 12 AGUSTUS 2025 - Sebuah kota yang keindahan alamnya tak terpisahkan dari masalah urban, kembali dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apakah pembangunan yang digembor-gemborkan benar-benar membawa manfaat, atau hanya sekadar proyek formalitas belaka? Jawabannya mungkin tersembunyi di balik galian tanah yang basah dan deretan beton pre-cast di kawasan Kip Surau Gadang.

Di bawah langit Padang yang sesekali mendung, terlihat sebuah kegiatan yang seharusnya menjadi angin segar bagi warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK), tengah menjalankan "Pembangunan Drainase Kip Surau Gadang". Sebuah proyek ambisius dengan nilai kontrak mencapai Rp. 1.714.591.000, yang dipercayakan kepada CV. Cipta Perdana Mandiri, dengan PT Vitech Pratama Konsultan sebagai pengawasnya. Namun, di lokasi proyek, realitasnya jauh dari kesan rapi dan profesional.

Sepanjang jalan, papan peringatan berwarna kuning mencolok berdiri sebagai satu-satunya penanda keseriusan proyek. "HATI-HATI ADA GALIAN DENGAN ALAT BERAT," demikian tulisan yang terpampang. Namun, di luar peringatan itu, pekerjaan yang berlangsung justru menimbulkan keraguan. Galian tanah yang berantakan, material beton yang dipasang terkesan terburu-buru, dan pipa-pipa yang menjulur seolah-olah diletakkan tanpa perhitungan matang. Alih-alih drainase modern yang menjanjikan solusi banjir, yang terlihat adalah sebuah konstruksi yang "asal jadi."

Narasi ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Pihak-pihak di lapangan, terutama yang mengamati jalannya proyek, mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka mencium aroma ketidakberesan, seakan proyek ini hanya menuntaskan formalitas tanpa peduli pada kualitas akhir. Satu pertanyaan besar menggantung di udara: di mana peran pengawasan?

SDA-BK Sumbar, sebagai pemilik kegiatan, seharusnya memiliki peran sentral dalam memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara efektif dan efisien. Namun, menurut sumber di lokasi, pengawasan dari instansi tersebut terasa minim, bahkan cenderung absen. Ketiadaan pengawasan inilah yang diduga menjadi celah bagi pihak rekanan untuk bekerja tanpa standar yang ketat, mengorbankan kualitas demi kecepatan.

Ketika isu ini mencoba dikonfirmasikan kepada pihak yang paling bertanggung jawab, yaitu Rahmad Yuhendra, atau yang akrab disapa Pak Eng selaku Kepala Bidang Sungai dan Pantai (SDA-BK) Sumbar, harapan untuk mendapatkan penjelasan pupus. Alih-alih memberikan klarifikasi atau sekadar respons, Pak Eng justru memilih bungkam. Sikap ini seolah menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibuka ke publik.

Masyarakat Kip Surau Gadang, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari proyek ini, kini hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Mereka berharap drainase ini akan mengakhiri masalah genangan air yang kerap mengganggu. Namun, melihat kondisi pekerjaan yang ada, harapan itu perlahan-lahan terkikis oleh lumpur dan kebisuan pihak berwenang. Proyek ini, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, justru menjadi pengingat pahit tentang janji-janji pembangunan yang sering kali tergerus oleh kelalaian dan kurangnya akuntabilitas. 

Berita ini akan terus kami update seiring dengan perkembangan informasi dari pihak terkait. (Ef)